Konsultasi
0813-1551-3353

Blog

Blog

Cara Mengajukan Pemenuhan Komitmen IMB Melalui OSS

Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , ,

Dalam rangka pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pelaku Usaha melalui Online Single Submission (OSS) mengajukan penyelesaian IMB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak OSS menerbitkan IMB.

Pemenuhan Komitmen IMB dilakukan dengan melengkapi:

  • Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah;
  • Data Pemilik Bangunan Gedung; dan
  • Rencana Teknis Bangunan Gedung (RTBG). RTKB tersebut harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:
  • Tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB merupakan Bangunan Gedung khusus; termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung (Tim Ahli berdasarkan PP 36/2005 tentang Pelaksanaan UU 28/2002)
  • Profesi ahli Bangunan Gedung dalam hal, IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal. Profesi ahli Bangunan Gedung bersertifikat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
  • Rencana kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan RTBG untuk kegiatan berusaha. Dalam pengoperasian Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan oleh OSS berdasarkan pemeriksaan kelaikan fungsi oleh Profesi Ahli paling lama 3 hari.
BAGIKAN :
Blog

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Dalam Sistem Online Single Submission

Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments ,

Pelaku Usaha yang telah diberikan Izin Lingkungan oleh sistem Online Single Submission (OSS) wajib memenuhi komitmen dengan melengkapi dokumen UKL-UPL dan/atau Amdal. Dalam hal UKL-UPL, pemenuhan dilakukan dengan mengisi formulir UKL-UPL (sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup) minimal memuat:

  • Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
  • Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
  • Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pelaku usaha melalui sistem OSS mengajukan UKL-UPL kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak OSS menerbitkan Izin Lingkungan. Untuk kemudian pihak terkait melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.

BAGIKAN :
Blog

Izin Lokasi Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , , ,

    Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha, OSS dapat menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan, tapi belum memiliki atau menguasai prasarana.

    Salahsatu komitmen yang harus memiliki izin lokasi yang diajukan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai berikut :

    • Izin Lokasi

    a. Izin Lokasi Tanpa Komitmen

    Dapat diterbitkan diantaranya untuk, Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan, termasuk pada Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha.

    Namun demikian, untuk penggunaan tanah tetap perlu mengajukan Pertek Pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan melalui OSS. Pertek disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan Pertek diterima dari sistem OSS. Jika tidak ada diberikan Pertek, pengajuan dianggap telah disetujui.

    b. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

    Permohonan pemenuhan Komitmen lzin Lokasi paling lama diajukan 10 (sepuluh) hari sejak OSS menerbitkan Izin Lokasi. Permohonan disampaikan melalui OSS dengan memenuhi persyaratan Pertek Pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan. Kemudian pemenuhan Pertek tersebut diberikan Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/ atau kegiatan.

    Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin lokasi dalam hal, Kantor Pertanahan menyetujui Pertek atau tidak memberikan Pertek dalam 10 hari. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku. Pertek Pertanahan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian dan RDTR kabupaten/kota menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/ atau kegiatan dalam penerbitan Izin Lokasi.

    BAGIKAN :
    Blog

    Tahapan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di OSS RBA Berbasis Resiko

    Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , , ,

    Sistem OSS RBA berbasis resiko menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan 13 (tiga belas) digit angka acak setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB  merupakan identitas berusaha, digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial, termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

    Dalam pemberian NIB dalam sistem OSS RBA berbasis resiko , sekaligus memberikan informasi fasilitas fiskal terhadap pelaku usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal. NIB berlaku juga sebagai pengesahan TDP, API dan NIK Bea Cukai, sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Tahapan pendaftaran Nomor Induk Berusaha di sistem OSS RBA Berbasis Resiko hingga perusahaan mendapatkan Izin usaha melalui sistem OSS RBA berbasis resiko sebagai berikut :

    Tahap Pertama

    1. Rekam Data Pendaftar
    2. Registrasi Akun menggunakan Email yang masih aktif dan dapat diakses.
    3. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)
    4. Pendaftaran KBLI bidang usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris dan telah mendapatkan Pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    5. Jika perusahaan mempekerjakan tenag kerja asing maka mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
    6. Mengajukan permohonan BPJS Ketenagkerjaan atas nama Badan Usaha.
    7. Mengajukan permohonan Izin Komersil
    8. Mengajukan permohonan Izin Operasional
    9. Menjauakan permohonan intensive berusaha (apabila perusahaan masuk kategori penerima intensive)
    10. Pemenuhan komitemen berusaha dan Izin-Izin lainnya.

    Tahap Kedua

    Perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS. Perizinan berusaha tersebut dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai UU ITE dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.

    Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi:

    1. Pendaftaran;
    2. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
    3. Pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
    4. Pembayaran Biaya;
    5. Fasilitasi;
    6. Masa berlaku; dan
    7. Pengawasan

    Tahap Ketiga

    Dalam hal akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pelaku usaha mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan mengisi halaman OSS berupa:

    1. Alasan penggunaan TKA;
    2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam organisasi Perusahaan (Untuk HRD Dilarang);
    3. Jangka Waktu;
    4. Penunjukan Pendamping; dan
    5. Jumlah TKA.
    BAGIKAN :
    Blog

    Persyaratan Pendaftaran Merek Dagang

    Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , ,

    Persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, bagi pelaku usaha yang ingin mengurus Pendaftaran Merek Dagang wajib memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

    1. Nama/brand yang ingin didaftarkan
    2. contoh logo/desain yang akan didaftarkan (jika ada)
    3. KTP pemilik usaha
    4. NPWP pemohon (jika ada)
    5. Surat kuasa (jika pendaftaran melalui jasa/kuasa)
    6. Surat pernyataan kepemilikan merek
    7. Informasi kategori produk/jasa (kelas merek)
    BAGIKAN :
    Blog

    NIB OSS Berbasis Resiko

    Okt 19, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , , , ,

    Bagi pelaku usaha yang ingin mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS berbasis resiko wajib memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

    1. KTP & NPWP pemilik/pengurus
    2. Alamat email perusahaan yang masih aktif dan dapat diakses
    3. Nomor HP yang masih berlaku aktif
    4. Nama lengkap usaha
    5. Alamat lengkap usaha
    6. Bidang usaha sesuai KBLI tahun 2020
    7. Legalitas pendukung (jika usaha sudah berbadan hukum) berupa : Akta Notaris pendirian badan hukum, SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum, NPWP Badan Usaha).
    BAGIKAN :